Detail Cantuman Kembali
Manajemen Sumber Daya Manusia BKIPM terhadap UPI dalam melaksanakan ekspor melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikana, Jakarta II Jakarta Utara +CD
- Bagikan:
Sumber daya kelautan dan perikanan adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan aset negara dan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi kesejahteraan suatu bangsa termasuk Indonesia. Tantangan terbesar bagi produk pangan termasuk produk perikanan di Indonesia yang paling utama adalah keamanan pangan. Persyaratan keamanan pangan menjadi hambatan non-tarif untuk memasuki pasar ekspor, utamanya pada kualitas produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan negara pengimpor. Masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan menjadi tanggung jawab dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk menciptakan sinergitas dua institusi awal yakni Karantina Ikan dan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang memiliki tugas pokok serta fungsi yang berorientasi pada kemanan pangan, perlindungan sumberdaya, pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari sistem perdagangan internasional, menjadi satu organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang.
Maksud dari pelaksanaan Kerja Praktek Akhir di Balai KIPM ini adalah Dapat meningkatkan pemahaman tugas pokok fungsi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil perikanan Kelas I Jakarta II serta meningkatkan pemahaman tentang pengaruh SDM yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengoptimalkan berjalannya ekspor.
Kerja Praktek Akhir ini dilakukan selama 80 hari dimulai dari tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018. Metode yang dipakai dalam praktek kerja lapang ini adalah menggunakan metode magang dan ikut serta secara langsung dalam proses pelayanan serta pengujian organoleptik pada UPI yang akan melaksanakan ekspor. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan partisipasi, observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data dianalisa dengan metode editing dan tabulating, pengolahan data dan pengeditan laporan serta disajikan dalam bentuk laporan dan seminar.
Beberapa hasil yang didapatkan dari pelaksanaan KPA di Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut :
Sebelum proses layanan sertifikat di Balai KIPM atau menerbitkan Health Certificate (sertifikat kesehatan) yang menjadi salah satu persyaratan untuk melaksanakan ekspor yaitu perlu diadakannya survailen terlebih dahulu yang merupakan pengecekan bahwa UPI yang akan melaksanakan ekspor sudah menerapkan GMP (Good Manufacturing Process) dan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedurs) atau belum. Jika sudah menerapkan itu semua, maka UPI sudah dapat mengajukan penerbitan sertifikat kesehatan dan perlu melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kesehatan, kemudian penerimaan permohonan oleh pegawi BKIPM yang bertugas di bagian tata pelayanan, evaluasi permohonan, tindak lanjut hasil evaluasi, verifikasi lapangan yang dilakukan dengan cara pengujian organoleptik produk akhir, pencetakan HC, penandatanganan HC, menyerahkan surat persetujuan muat, serta penyerahan dan pendistribusian HC serta SPM (Surat Persetujuan Muat).
Selain penerbitan sertifikat, tentunya Sumber Daya Manusia juga sangat berperan penting bagi pelayanan tersebut. Pada Balai KIPM Jakarta II, SDM yang ada pada bagian tata pelayanan sangatlah terbatas sehingga perlu adanya penambahan tenaga kerja yang meliputi menganalisis kebutuhan pegawai yang dilakukan oleh masing-masing kepala bidang serta direkap ulang oleh bagian kepegawaian di Tata Usaha. Analisis kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara membuat bagan yang tertera kebutuhan pegawai di masing-masing posisi/bagian. Juga dengan adanya kebutuhan pegawai tidak lain Balai KIPM mempunyai syarat, langkah, dan tahapan yang menganutkepada peraturan pemerintah.
Dalam merekrut SDM, Balai KIPM Jakarta II juga melihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi perekrutan SDM yakni meliputi faktor penelitian, pengalaman dan kerjasama. Setelah dilakukan tahap diatas, Balai KIPM Jakarta II juga melakukan orientasi yang dilakukan yaitu MOPKANTU (Masa Orientasi Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu) yan merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan wajib diikuti oleh pegawai baru Balai KIPM.
Penerbitan dokumen ekspor pada Balai KIPM Jakarta II dilakukan untuk memenuhi standar ekspor dimana dalam dokumen ekspor tersebut terdapat dokumen sertifikat mutu, dokumen asuransi, Packing List yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak eksportir dan data didalamnya berisi tentang nama barang yang akan di ekspor, dan Health Certificate. Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan dokumen ekspor diatas selama 1-2 minggu. Dimana dokumen diatas sebagian besar berasal dari Balai KIPM.
Di Balai KIPM Jakarta II tentu mempunyai beberapa permasalahan yang ada yaitu :
• Penanganan dan pengelolaan admministrasi perkantoran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga administrasi.
• Masih terdapatnya tugas rangkap tugas menjadi tenaga administrasi dan begitupun sebaliknya, hal inimenyebabkan struktur pembagian tugas menjadi tidak proporsional/tidak menentu.
Selain permasalahan yang ada, tentu dibentuk langkah-langkah pemecahannya walaupun belum 100% maksimal yaitu :
• Dibentuknya tenaga fungsional untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi
• Telah mengajukan tenaga penambahan PNS untuk teknik komputer, ekonomi dan terlebih untuk bagian administrasi.
Dari hasil Kerja Praktek Akhir ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh BKIPM Jakarta II selama tahun 2017 secara umum berjalan lancar. Lancarnya program dan kegiatan menunjukakan bahwa kerjasama dan koordinasi yang dijalin berjalan secara optimal serta adanya pemahaman masing-masing pihak/instansi terkait akan tugas dan fungsinya, serta masih Terdapat kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga adanya pegawai yang merangkap tugas.
Sedangkan saran yang dapat diberikan yaitu Perlu adanya peningkatan jumlah tenaga fungsional terutama pada bagian pelayanan dan juga administrasi keuangan untuk mengoptimalkan tugas-tugas administrasi.
Dalilla Savitra Pristiani - Personal Name
NONE
CD-ROM
Indonesia
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
2018
Sidoarjo
LOADING LIST...
LOADING LIST...