Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik
Pada saat ini pemberdayaan, menjadi program nasional melallui PNPM (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Setiap pemerintah daerah memiliki program pemberdayaan masyarakat, dimulai dari struktur pemerintahan terkecil yakni desa / kelurahan. Tidak hanya di kalangan pemerintah, pprogram pemberdayaan juga dilakukan oleh kalangan dunia usaha, baik BUMN maupun swasta sebagai bentuk tanggunjawab sosial dan lingkungan. Tapi kenyataannya menunjukkan bahwa, praktek pelaksanaan seringkali jauh meleset dari konsepnya.
Pada bab satu sampai ddengan lima dalam buku ini membahas tentang : pemberdayaan masyarakat dalam agenda pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa; konsep pembangunan; pembangunan beerbasis pemberdayaan; pemberdayaan sebagai proses; filosofi dan prinsip ppemberdayaan masyarakat; lingkup tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pada bab keenam sampai tiga belas membahas ttentang : lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat; penerima manfaat dan fasilitator pemberdayaan masyarakat; pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat; pengenalan wilayah kkerja pemberdayaan masyarakat; metode pemberdayaan masyarakat; materi pemberdayaan masyarakat; perencanaan program pemberdayaan masyarakat; serta pemantauan dan devaluasi pemberdayaan masyarakat. (Mardiah)







